nusakini.com--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan kuliah umum dengan tema “APBN yang Efektif dan Kredibel untuk Membangun Negeri” di Gedung Prof. Soedarto, SH Tembalang Kampus Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada Kamis (16/02). 

"Saya akan mencoba menyampaikan kuliah umum ini semoga bermanfaat berisi topik-topik yang bisa memberikan perspektif bagaimana kondisi perekonomian Indonesia dan bagaimana peranan instrumen APBN dalam mengelola ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan Indonesia," ujar Menkeu membuka kuliah umum. 

• Menkeu Sampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU P2APBN Tahun 2021
• Kinerja Belanja Negara Baik, namun Masih Perlu Akselerasi
• LKPP Tahun 2021 Raih Opini WTP, Kemenkeu: Wujud Pelaksanaan APBN yang Baik
• Pemerintah Optimis Inovasi dan Terobosan Kebijakan Berdampak Positif pada Peningkatan Pendapatan Negara 2023
• Menkeu Sampaikan Realisasi Anggaran PC PEN Hingga 13 Mei 2022 Mencapai Rp80,79 Triliun

Dalam kuliahnya, Menkeu menjelaskan mengenai fundamental ekonomi Indonesia dan tatanan pembangunan, APBN sebagai suatu instrumen pendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, APBN sebagai instrumen dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia dan kebijakan lainnya dalam pengelolaan ekonomi Indonesia. 

"Kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki kinerja yang cukup stabil, antara 5-6, kecuali dalam beberapa tahun dimana kita mengalami pukulan berat yang biasanya harga komoditas jatuh," jelas Menkeu. 

APBN pada dasarnya adalah suatu instrumen kebijakan. Penyusunan APBN tidak terlepas dari kondisi pertumbuhan ekonomi dan terdiri dari penerimaan, belanja dan pembiayaan. "Saya ingin mahasiswa disini 5-6 tahun ke depan ingat penerimaan negara dapat membiayai infrastruktur, belanja pegawai, subsidi dan bantuan sosial, transfer ke daerah dan dana desa," ujarnya. 

Pada akhir paparannya, Menkeu mengingatkan bahwa APBN yang kredibel berimbas kepada efisiensi anggaran. "Ini adalah tugas yang sangat penting. Menteri Keuangan memiliki tugas mengelola anggaran sementara Kementerian atau Lembaga maupun pengguna anggaran lainnya menggunakan anggaran secara efektif dan efisien," pungkasnya. (p/ab)